Pemkot Surabaya Terus Sosialisasi Cegah Perundungan Hingga Tingkat RW | Info Surabaya


Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus menggencarkan sosialisasi untuk mencegah dan antisipasi terjadinya perundungan hingga ke tingkat RW.

Ida Widayati Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) Kota Surabaya, mengatakan sosialisasi itu melibatkan peran komunitas yang digawangi oleh pelajar.

“Kami sudah ke balai RW dan yang jadi narasumber adik-adik dari Forum Anak Surabaya (FAS) serta Duta Genre. Mereka melakukan sosialisasi ke sesama, artinya dari anak untuk anak,” kata Ida di Graha Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kamis (27/7/2023).

Ida menambahkan sosialisasi antisipasi perundungan juga menyasar langsung ke sekolah-sekolah di Kota Surabaya.

“Di sekolah sudah kami lakukan sosialisasi ‘Dinamika Remaja’ yang salah satunya penanganan bullying,” ucapnya.

Begitu juga Yusuf Masruh Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, yang merencanakan merangkum karya tulis para pelajar terkait pencegahan dan penanganan perundungan di sosial media untuk dijadikan format digital.

Menurutnya, langkah itu bertujuan mempermudah sosialisasi program “Literasi Digital”.

“Kami sudah mengacu ke literasi digital, hasil karya anak-anak nanti kami bisa di digital dan akan lebih mudah serta praktis, semuanya akan lebih mudah,” jelasnya.

Sementara Airlangga selaku perwakilan Organisasi Pelajar Surabaya (Orpes) mengatakan, sosialisasi pencegahan tidak hanya pada perundungan, namun juga mencakup tindakan anti toleransi dan anti kekerasan seksual.

“Ada semacam komik yang disusun oleh teman-teman pelajar untuk pelajar sendiri yang memuat tiga persoalan itu,” katanya.

Selain siswa, pihaknya juga berupaya menggencarkan edukasi kepada guru dan orang tua pelajar, sehingga kedua pihak bisa saling berkomunikasi untuk menemukan solusi masalah.

“Sehingga tidak terjadi miss komunikasi antara tiga elemen pendidikan, yakni, guru, siswa, dan orang tua,” ujar dia.

Airlangga berharap pola penanganan anti perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi yang dilakukan untuk mencetak generasi unggul masa depan.

“Semua elemen bisa lebih paham, kami berharap pada tahun 2045 tepat ketika Indonesia berusia 100 tahun semuanya sudah tercapai,” tuturnya. (lta/bil/faz)